MENDAMAIKAN DUA KOALISI

MENDAMAIKAN DUA KOALISI

TINJU

Perselisihan antara KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sekarang sedikit mulai reda di permukaan, hal ini akan sangat berdampak baik pada situasi politik Indonesia jika terus dipertahankan. Semoga hal ini yang benar-benar terjadi dan tak sekadar pencitraan. Jika situasi politik selalu “perang sendiri” di antara dua kubu ini, jangan harap ada “kedamaian” pula dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Opini Franz Magnis-Suseno (Kompas, 3/12) sudah sangat gamblang menjelaskan untuk “Segera Akhiri Perseteruan!” Lalu, “Apakah mungkin ada solusi yang benar-benar dapat mendamaikan dua koalisi ini (dalam artian benar-benar dapat menjaga situasi ‘damai’ ini, paling tidak untuk 5 tahun ke depan)?” Saya lalu membayangkan jika Immanuel Kant, seorang Filsuf Modern Jerman abad ke-18, ada saat ini dan melihat situasi politik Indonesia akhir-akhir ini, ia pasti akan menjawab dengan yakin, “Ya, mungkin sekali! Segera Akhiri Perseteruan! Perdamaian Abadi itu akan terwujud!”

“Perdamaian Abadi”

Kant dalam bukunya yang berjudul Perpetual Peace (1795), di sana ia membahas kemungkinan adanya perdamaian abadi bagi seluruh bangsa di dunia. Kant bermimpi tak ada lagi perang. Hanya ada damai di bumi. Mungkin sebuah utopia yang berlebihan. Namun bagi saya, itu bukanlah sebuah utopia melainkan sebuah harapan bagi dunia yang lebih baik yang didasarkan pada akal sehat. “Mengapa akal sehat?” Bagi Kant jelas bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Segala sesuatunya patut diperjuangkan. Akal sehat adalah salah satu sarana (kemampuan manusia) yang sangat dibutuhkan dalam mencari dan mengusahakan perdamaian abadi itu sendiri. Perdamaian tidak turun dari langit.

Jika ingin mencari perdamaian abadi, Kant mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang bertikai. Inilah salah satu cara penggunaan akal sehat. Dalam konteks politik Indonesia saat ini, saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa syarat yang relevan, khususnya dalam perselisihan antara KMP dan KIH di parlemen akhir-akhir ini.

Pertama, “Tak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap absah apabila di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang di masa depan”. Bagi Kant, ini merupakan pasal pendahuluan yang sungguh sangat penting. Dengan kata lain, jika masih ada maksud-maksud tersembunyi untuk saling menjatuhkan (mempersiapkan perang) di masa depan, maka sudah tidak ada perdamaian dari awal. Apa pun isi perjanjiannya, semua akan sia-sia karena pada akhirnya perjanjian damai itu hanyalah sekadar kedok untuk mempermulus jalan peperangan di masa depan (meperebutkan kuasa antarmereka). Jadi, Kant menggarisbawahi “intensi murni” tuk mencari perdamaian sebagai syarat fundamental dalam sebuah perjanjian damai.

Kedua, “Jika tidak ada seorang pun yang baik secara moral, paling tidak ada seorang warga negara yang baik”. Di sini, bukan berarti Kant menolak moralitas, melainkan ingin menunjukkan bahwa perdamaian itu tidak membutuhkan moral yang sungguh luar biasa, setiap dari kita bisa mengusahakannya. Dalam konteks ini, jika para anggota parlemen dapat menyadari bahwa menjaga situasi damai di parlemen itu merupakan bagian untuk menjadi warga negara yang baik dan menjadi kepentingan bersama (karena dapat membantu mereka bekerja secara optimal), maka tak perlu ada lagi perselisihan di antara mereka. Fokusnya harus diubah. Yang awalnya berfokus pada “kuasa”, kini harus berfokus pada “kepentingan rakyat”. Yang diperdebatkan bukan lagi, “Siapa (dari kubu mana) yang menyatakan pendapat, melainkan apa pendapatnya itu baik bagi kepentingan rakyat atau tidak”. Jadi, bisa dikatakan perdebatan di parlemen tidak lagi ad hominem (siapa yang mengatakan, dari kubu mana, beragama atau tidak, bermoral atau tidak), melainkan fokus saja pada intensi dan isinya, apakah baik untuk rakyat atau tidak. Itu saja! Cukup! Jika intensinya memang untuk kebaikan rakyat (tidak sekadar kamuflase), untuk sementara dapat dikatakan itu sudah bermoral (dari kubu mana pun) dan anda telah mencoba tuk menjadi warga negara yang baik.

Ketiga, “publisitas”. Syarat ini sangat jelas berbicara mengenai keterbukaan, bukan sekadar pencitraan. Tanpa keterbukaan, tak ada yang namanya perdamaian. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan banyak orang harus disampaikan (dibuka) kepada publik, terlebih mengenai pertimbangan dan kebijakan politik. Jika ada yang ditutup-tutupi sejak awal, hal ini tidak dapat diterima, salah, dan jahat. Dengan sendirinya, hal ini melawan hak publik yang berhak mendapatkan informasi yang benar, tepat, dan jelas. Jangan sampai memikirkan kepentingan 250 juta jiwa rakyat Indonesia hanya ditentukan dalam rapat-rapat pimpinan partai. Yang kadang menyedihkan lagi, rapat ini diselenggarakan di salah satu rumah pimpinan partai. Persoalannya bukan pimpinan partai atau tempat rapat-nya (di rumah, di restoran, atau di hotel), namun hasil rapat-nya yang kadang jauh dari harapan dan kepentingan rakyat. Dan inilah yang berbahaya karena bisa menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata Indonesia itu direduksi hanya pada kepentingan orang-orang tertentu, bahkan di rumah-rumah tertentu, di mana segala keputusan bagi bangsa ini diambil di sana dan seringkali tak memihak pada rakyat yang menginginkan perdamaian, melainkan lebih pada kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini tentunya benar-benar menyedihkan.

Hos(ti)pitalitas

Perdamaian itu juga dapat terjadi jika kita dapat menyadari arti pentingnya “Hos(ti)pitalitas”. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Jacques Derrida, seorang Filsuf Postmodern Perancis, dalam bukunya Acts of Religion (2002). Kita perlu belajar dan menimba ilmu pada seorang filsuf karena Kant pun membubuhkan “Pasal Rahasia Perihal Perdamaian Abadi”. Pasal ini menyatakan, “Opini para filsuf sudah sepatutnya dipertimbangkan, paling tidak didengarkan (khususnya oleh mereka yang berkuasa).” Pasal itu bersifat rahasia karena menurut Kant, “It seems, however, to be derogatory to the dignity of the legislative authority of a state”. Singkatnya, pasal itu dirahasiakan karena dapat mempermalukan para penguasa (anggota parlemen yang terhormat itu), jika yang lain tahu bahwa ternyata mereka dinasihati oleh seorang filsuf, yang tak punya kuasa apapun. Dalam kaitan ini, Kant menambahkan bahwa tidak baik seorang filsuf menjadi “raja” (pimpinan negara, partai, atau parlemen), karena kuasa dapat merusak penilaian akal budi. Bagi Kant ada 2 pengandaian di sini: Pertama, seorang filsuf harus benar-benar setia pada kebijaksanaan-nya (idealismenya) dan tidak terlibat langsung dalam “kuasa”. Mereka diharapkan menjadi salah satu penjaga rasionalitas publik. Kedua, “kuasa” itu tidak bisa ideal seratus persen, tak bisa tidak pasti akan merusak penilaian “akal budi” karena begitu banyak kompromi (penyusaian) di sana-sini. Namun, bukan berarti mengabaikan “akal sehat”. Ia harus tetap digunakan. Karena itulah – berkaitan dengan point yang pertama – maka lebih baik filsuf menjauhi kuasa dan berpuas diri menjadi penasihat bagi para penguasa.

Kembali ke hos(ti)pitalitas, kata ini berasal dari dua kata (1) hospitality (keramahtamaan, keterbukaan terhadap yanglain), dan (2) hostility (permusuhan, perseteruan terhadap yang-lain). Jadi, hos(ti)pitalitas memiliki dua arti di dalamnya yang saling bertentangan – sebuah paradoks. “Lalu bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konflik KMP dan KIH?”

Pertama, dua kubu ini harus saling terbuka satu terhadap yang-lain, bahkan menyadari betul bahwa yang-lain itu benar-benar lain. Mulai dari cara pandangnya, misi dan visinya, harapannya, tingkah lakunya, pendekatan politiknya, dlsb. Sebelum melakukan perdamaian, mereka harus saling menyadari bahwa mereka benar-benar berbeda. Dan yang kedua, mereka pun harus menyadari bahwa ada perseteruan (hostility) di antara mereka. Jangan katakan di hadapan publik, “Kami baik-baik saja!” Tidak! Publik tahu bahwa mereka sedang “sakit”, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Keterbukaan pada yang-lain ini tentunya membuka peluang tuk disakiti atau dikhianati. Itulah salah satu risikonya. Inilah keterbukaan yang sejati – hos(ti)pitalitas yang dimaksud Derrida. Sebuah keterbukaan (hospitality) terhadap dialog dan perdamaian, yang mengandung risiko besar (hostility) bagi kedua kubu koalisi. “Bukankah risiko itu hal yang biasa? Bukankah risiko adalah makanan sehari-hari yang diambil para pejuang dan pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan bagi bangsa ini?” Maka yang perlu disadari di sini, kepentingan rakyat itu lebih bernilai dari sekadar kuasa. “Kehilangan (sedikit) kuasa, namun rakyat bahagia, bukankah itu jauh lebih bernilai? Bukankah itu juga semangat para pejuang dan pahlawan tuk merebut kemerdekaan? Bahkan nyawa mereka sendiri yang mereka pertaruhkan.” Singkat kata, dalam hos(ti)pitalitas, yangideal dan yangreal dipertemukan. Inilah salah satu bentuk kebijaksanaan yang dapat kita petik dari Derrida (dan juga Kant).

Jadi, KMP dan KIH (dan mungkin juga untuk internal partai yang sedang bertikai) jagalah “perdamaian” dengan mendasarkan diri pada (1) akal sehat dan (2) semangat hos(ti)pitalitas! Jangan lagi berfokus pada “kuasa”, melainkan pada “kepentingan rakyat” (yang memang penuh dengan risiko) dan setelah itu “kerja.. kerja.. dan kerja..!” Itu saja! Cukup! Dan rakyat pun cukup bahagia melihat anda berdamai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s