SUARA RAKYAT DAN “KEPLINPLANAN” PARPOL

Suara Rakyat dan “Keplinplanan” Parpol

bendera

 

Dalam Pemilu Legislatif kemarin sangat jelas bahwa setiap partai politik (parpol) berlomba-lomba berusaha meraih simpati rakyat untuk meraih “suara” terbanyak. Memang benar bahwa “suara” itu penting. Dengan memperoleh “suara” maka parpol pun memiliki kemungkinan untuk memiliki “kuasa”. Dengan memperoleh “kuasa” maka parpol pun dapat berbuat banyak untuk kepentingan rakyat. Itu yang ideal. Namun, apa yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini? Kemana suara rakyat itu pergi?

Membedakan “Suara”

Yang menjadi inti persoalan adalah bagaimana kita dapat membedakan dengan cermat antara “Suara Rakyat” dan “Suara Partai”. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. “Suara Partai” belum tentu “Suara Rakyat”. Yang ideal, kedua-duanya harus sama dan sejalan.

Persoalan di negara kita yang tercinta ini bahwa setiap partai seringkali mengatasnamakan dirinya sebagai “Suara Rakyat” – kami pro rakyat, membela rakyat, bersama rakyat, dst. Embel-embel “rakyat” selalu melekat dalam propaganda setiap parpol. Dan seringkali kita pun sering mendengar pertanyaan, “Rakyat yang mana yang anda bela?” Dengan mudah pula mereka menjawab, “Ya pastilah rakyat kecil dan yang lemah yang kami bela.” Namun seringkali itu hanya manis di bibir saja, tanpa realisasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, “Apa yang dapat kita buat untuk merealisasikan agar suara partai sama dan sejalan dengan suara rakyat, yang tentunya membela mereka yang kecil dan lemah?”

Mari kita lihat inti persoalannya bersama-sama. Ada sistem koalisi dalam sistem parlemen kita. Yang menjadi akar persoalan adalah koalisi ini terbentuk setelah pemilu. Ini yang menjadi cela terbesar “suara rakyat” tak dapat sama dan sejalan dengan “suara partai”. Misalkan saja saya setuju dan sejalan dengan pandangan-pandangan (visi-misi) partai A, namun tidak sejalan dengan Partai B dan C. Maka, pada waktu pemilu saya memilih Partai A. Setelah pemilu usai dengan disertai dinamika politik yang menyertai, akhirnya partai A berkoalisi dengan partai C. Yang lebih menyedihkan lagi, ternyata partai A menyatakan diri akan mengikuti semua ketentuan yang diajukan partai C. Di sinilah letak keretakan pertama, di mana suara saya (secara pribadi sebagai rakyat) tak sejalan dengan suara partai. Dengan sederhana kita bisa mengatakan bahwa partai memanipulasi “Suara Rakyat” yang telah diberikannya dalam pemilu (dari ‘A’ akhirnya menjadi ‘C’).

Kejelasan Sejak Awal

Lalu bagaimana jalan keluarnya? Sederhana saja, kalau memang kita ingin mempertahankan “sistem koalisi” ini: (1) Saya sejalan dengan Mulyana W. Kusumah mengenai pembentukan koalisi. Mulyana (2013) pernah menyampaikan bahwa idealnya sebelum pemilu berlangsung sebaiknya partai-partai peserta pemilu menyatakan dengan pasti dan jelas dengan siapa mereka akan berkoalisi. (2) Hal ini mengimplikasikan bahwa ada kejelasan pula dalam visi-misi setiap partai dengan road map yang jelas pula. Bahkan jika perlu, kita dapat bicara pula tentang “posisi partai” (ideologi yang jelas), “Apakah akan berhalauan ‘kiri’, ‘kanan’, ‘tengah-kiri’, ‘tengah-kanan’ (seperti yang ada dalam demokrasi modern di Eropa)?” Sehingga tidak hanya sekadar kata “rakyat” yang dibawa, melainkan rakyat seperti apa yang diperjuangkan mereka pun dapat ditangkap dengan jelas.

Sejauh ini setiap partai di Indonesia tampaknya tak memiliki kejelasan ideologi yang meyakinkan karena semuanya tampak serupa. Ideologi hanya tinggal “nilai jual” semata dalam kampanye-kampanye menjelang pemilu. Misalkan saja ideologi partai yang diusung adalah “Pancasila”. Namun, sila yang dititikberatkan tiap partai bisa saja berbeda (walaupun idealnya kelima-limanya): mungkin saja ada yang sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau bahkan kelima – hal inilah yang perlu dijelaskan lagi kepada publik (rakyat yang akan memilih). (3) Setelah visi-misi, road map, dan ideologi tiap partai sudah jelas, kemudian koalisi antarpartai dapat dibentuk berdasarkan kesamaan “cita-cita”. Setelah itu barulah pemilu diadakan.

Seleksi Internal

Lalu pertanyaan selanjutnya, “Apa gunanya pemilu legislatif (memilih calon legislatif langsung) jika ada koalisi? Apa lebih baik memilih ‘koalisi’ yang sudah terbentuk saja?” Bagi saya, kita tetap dapat memilih calon legislatif kita masing-masing. Ini persoalan kualitas pribadi sang caleg. Dalam pemilihan legislatif, ini merupakan pertarungan kredibilitas partai yang sesungguhnya, dalam artian bahwa setiap partai apakah dapat mengajukan caleg yang bermutu atau tidak. Jadi, seleksi internal parpol pun lebih ditekankan di sini.

Maka ada dua poin penting yang dapat kita peroleh dalam pemilu legislatif seperti ini (dengan koalisi yang jelas sebelum pemilu): (1) Persoalan visi-misi, road map, dan ideologi partai dan koalisi yang terbentuk dapat dengan jelas kita lihat sebelum pemilu. (2) Kualitas pribadi caleg dapat kita temukan dalam daftar caleg yang diajukan oleh tiap partai (yang tentunya telah mengandaikan adanya proses seleksi internal yang optimal). Dengan begitu harapannya, setelah pemilu legislatif kita dapat melihat dengan jelas komposisi koalisi dalam parlemen, yang tentunya diisi pula oleh caleg-caleg yang berkualitas yang telah kita pilih. Paling tidak ini dapat mengurangi keplinplanan parpol, yang kadang sangat oportunis dalam detik-detik terakhir sidang paripurna di parlemen. Ini yang kita saksikan akhir-akhir ini, di mana ada partai yang memilih opsi A namun beberapa menit kemudian menjadi C karena tergiur ajakan partai (atau koalisi) lain tuk bergabung.

Walaupun ide ini bukanlah solusi yang sempurna bagi demokrasi kita saat ini, namun paling tidak ke depannya (1) suara rakyat tidak lagi dipermainkan begitu saja berdasarkan kepentingan sesaat segelintir orang yang berkuasa di gedung parlemen. Dan di sisi lain, (2) keplinplanan parpol dapat dihindari dengan tidak mengubah pandangan (opsi) mereka dalam detik-detik terakhir sidang paripurna hanya karena tergiur tawaran partai (koalisi) lain, di mana manipulasi “suara rakyat” dapat terjadi dengan kasat mata di sana – “mutilasi demokrasi” dalam istilah Mulyana W. Kusumah. Dengan begitu harapannya, “suara rakyat” tidak menguap begitu saja di dalam gedung parlemen yang terhormat itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s