PAUS FRANSISKUS DAN AJARAN SOSIAL GEREJA (ASG)


BUENOS AIRES BBC.COM

La Boca, Buenos Aires, Argentina

(Salah satu sudut daerah kumuh pinggiran sungai Riachuelo, di Buenos Aires)

[Dennis Degnan/Corbis (www.bbc.co.uk)]

PAUS FRANSISKUS DAN AJARAN SOSIAL GEREJA (ASG)

I. Mukadimah

Memandang “Paus Fransiskus”, bagi saya secara pribadi merupakan sebuah kekayaan tersendiri dalam memandang “Ajaran Sosial Gereja (ASG)”, sepertinya ASG itu menjadi “hidup” dan tidak sekadar “ajaran”. Ketika dirinya terpilih menjadi Uskup Roma, yang menarik bagi saya adalah ketika mendengar kata, “Argentina (Amerika Latin) dan nama ‘Fransiskus’”. Titik temu antara “Argentina (Amerika Latin) dan Fransiskus” dalam pikiran saya ketika itu adalah “Kemiskinan, Sosial, dan Teologi Pembebasan (walaupun ia ‘tidak sepenuhnya’ sejalan dengan pemikiran ini).”

(1) Amerika Latin sangat terkenal dengan “Teologi Pembebasan”-nya, di mana mereka menghadapi realitas kemiskinan yang benar-benar memprihatinkan. Para teolog (dan juga para biarawan/wati, imam, suster, dan para awam) berjuang menjawab realitas yang dihadapi sehari-hari ini dalam konteks iman mereka. Dan sepertinya, Teologi memberi jalan dan sinar pencerahan. Lalu, mereka pun berjuang merajutnya dan menamainya “Teologi Pembebasan” (Gereja telah memberi “Catatan Kaki”[1] untuk Teologi ini

– bukan berarti melarangnya – melainkan lebih memberi perhatian untuk berhati-hati agar tidak jatuh menjadi “Ideologi”, karena Teologi bukan sebuah Ideologi). Pada suatu kesempatan, saya bertanya pada seorang sahabat dari Amerika Latin, “Bagaimana dengan Teologi Pembebasan di sana?” Dia langsung menjawab dengan spontan dan bersemangat, “Tidak ada Teologi Pembebasan! Tidak ada itu! Yang ada, setiap Teologi itu ‘Membebaskan’. Jika Teologi belum dapat ‘Membebaskan’ Manusia dalam seluruh segi kehidupannya, ia belum menjadi sebuah Teologi.” Dalam hati saya terkagum-kagum dan tersadarkan bahwa ternyata kata “Pembebasan (Membebaskan)” itu mendapatkan arti dan makna lebih luas dari sekadar fokus pada sisi sosial semata (yang selama ini saya pikirkan), melainkan seluruh sisi kehidupan manusia.

(2) “Lalu, bagaimana dengan kisah Santo Fransiskus?”

Ia terlahir dengan nama Giovanni Bernardone, yang kemudian hari dikenal dengan nama “Fransiskus”. Fransiskus adalah seorang anak pengusaha kain yang kaya. Seandainya ia mau, dengan mudah ia dapat meraih status, pangkat, jabatan, bahkan segala hal “besar” yang memang  sangat mungkin bagi anak seorang pengusaha kaya. Tapi sayangnya, ia memilih untuk mengikuti Yesus dengan sangat radikal. Menurut Jordanus (1209), Fransiskus mendengar khotbah dari Injil Matius 10: 5-15, perikop yang menceritakan mengenai Yesus yang mengutus kedua belas murid-Nya. Perikop ini memberikan kesan cukup mendalam padanya. “Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat (ay.7). Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu (ay.9). Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat (ay.10).” Fransiskus begitu terkesan dan ia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya dalam “kemiskinan rasuli”. Ia memakai pakaian kasar, bertelanjang kaki, tanpa tongkat dan bekal, dan mulai mengajarkan pertobatan. Selama setahun ada 11 orang yang menjadi pengikutnya dan menamakan diri mereka sebagai “fratres minores” (saudara-saudara dina). Mereka ini tinggal di rumah kusta yang tidak digunakan lagi di Rivo Torto (dekat Asisi). Menghabiskan waktu mereka berkeliling daerah pegunungan Umbria, selalu gembira dan bernyanyi, dan memberikan kesan yang mendalam pada para pendengarnya karena ketulusan mereka. Mereka telah menjadi tanda dan kesaksian bahwa hanya Tuhan semata yang dapat kita andalkan. Semua yang dari dunia ini, tak ada yang abadi dan tak ada yang dapat diandalkan. Hingga saat ini, kelompok ini terus hidup di dalam gereja, dan menjadi sebuah kekayaan tersendiri bagi Gereja.

(3) “Lalu, apa yang menjadi alasan Kardinal Bergoglio memilih nama ‘Fransiskus’?” Hal ini berkat sahabat baiknya, Kardinal Claudio Hummes (Brasil), yang menghiburnya ketika “hal genting” terjadi dalam konklaf. Ketika itu Kardinal Bergoglio mulai mendapatkan 77 suara (2/3 suara dari seluruh Kardinal dalam Konklaf) yang cukup untuk menobatkannya sebagai Paus baru. Kardinal Hummes memeluk, mencium, dan mengatakan, “Jangan lupakan kaum miskin”. Seketika itu juga, nama “Fransiskus (Asisi)” terbersit dalam ingatannya dan nama itulah yang dipilihnya. “Betapa saya mendambakan gereja yang miskin dan yang diperuntukkan bagi orang miskin,” ujarnya kepada lebih dari 5.000 perwakilan media yang datang dari seluruh dunia (16 Maret 2013).[2]

Jadi, secara singkat, saya berpendapat bahwa Kardinal Bergoglio memilih nama “Fransiskus” ada kaitannya dengan misinya sebagai Paus yang mendambakan gereja yang miskin dan yang diperuntukkan bagi orang miskin. Dan nama “Fransiskus” menggambarkan dan menjelaskan “misi” itu.

Sekilas Info

Kata-kata Paus Fransiskus ini mengingatkan saya secara pribadi (sebagai seorang Jesuit) pada kata-kata Rm. Adolfo Nicolas, SJ setelah ia terpilih menjadi Jenderal Serikat Yesus untuk seumur hidup pada 2008. Ia mengatakan dalam Ekaristi Syukur di Gereja del Gesù, Roma (20 Januari 2008), demikian : “Usai pemilihan kemarin, sesudah mengalami kejutan awal, terbitlah momen sokongan penuh persaudaraan. Anda semua memberi ucapan selamat pada saya dengan sangat hangat, memberikan dukungan dan bantuan. Salah satu dari Anda berbisik pada saya, ‘Jangan lupakan kaum miskin!’ Mungkin inilah ucapan selamat paling penting…”[3] 

II. Maria, Fransiskus, dan ASG

Ketika Paus Fransiskus terpilih dan untuk pertama kalinya hadir di hadapan umum sebagai Paus baru. Ia memohon untuk kepada umat yang hadir di Alun-Alun St. Petrus untuk berdoa bagi Benediktus XVI – pendahulunya – dengan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Kemudian sehari setelah pemilihannya, ia berdoa secara personal kepada Maria di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma untuk memulai tugas perutusannya sebagai Paus. Dengan hal-hal sederhana ini, ia menunjukkan sebuah devosi yang kuat pada Bunda Maria. Bahkan, seorang kawan sambil guyon berkata, “Ia benar-benar dari Amerika Latin” (karena umat Katolik di Amerika Latin terkenal dengan devosinya yang begitu besar pada Bunda Maria).

“Lalu, apa hubungannya antara Maria dengan ASG ?”

Dalam Kompendium ASG, menjelaskan bahwa Maria dan “fiat” (“terjadilah”) yang diucapkannya itu memiliki peranan besar dalam rencana cinta kasih Allah :

59.  Ahli waris harapan orang benar di Israel dan yang pertama di antara para murid Yesus Kristus adalah Maria, ibu-Nya. Oleh “fiat”-nya kepada rencana cinta kasih Allah (bdk. Luk 1:38), atas nama segenap umat manusia, Maria menerima dalam sejarah Dia yang diutus oleh Bapa, Sang Penebus umat manusia. Dalam Magnifikat-nya Maria mewartakan penantian rahasia keselamatan, kedatangan “Mesias kaum miskin” (bdk. Yes 11:4; 61:1). Allah Perjanjian, yang dimuliakan oleh Perawan dari Nazaret dalam madah kidung tatkala rohnya bersukacita, adalah Dia yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang- orang yang rendah, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa serta memperlihatkan rahmat-Nya kepada orang yang takut akan Dia (bdk. Luk 1:50-53).

Sambil memandang ke dalam hati Maria, ke kedalaman imannya yang terungkap dalam kata-kata Magnifikat, para murid Kristus dipanggil untuk membarui secara lebih penuh di dalam diri mereka “kesadaran bahwa kebenaran tentang Allah yang menyelamatkan, kebenaran tentang Allah yang menjadi sumber setiap karunia, tidak dapat dipisahkan dari perwujudan cinta kasih-Nya yang mengutamakan kaum miskin dan yang lemah, yaitu cinta kasih yang dipuji dalam Magnifikat, dan kemudian dinyatakan dalam kata dan karya Yesus.” Maria seluruhnya bergantung pada Allah dan secara total terarahkan kepada-Nya oleh dorongan imannya. Maria adalah “citra paling sempurna dari kebebasan dan pembebasan umat manusia dan alam semesta”._

Jadi, Maria merupakan (1) “ahli waris” pengharapan yang berperanan dalam (2) mewartakan bahkan melahirkan sang Mesias bagi kaum miskin, dan (3) Maria adalah “citra paling sempurna dari kebebasan dan pembebasan umat manusia dan alam semesta”, yang bergantung seluruhnya pada Allah dan secara total terarah pada-Nya oleh dorongan imannya.

Paus Fransiskus tampaknya ingin meneladan Maria, salah satunya dengan menjadi  “ahli waris” pengharapan dengan berpesan kepada para Kardinal, “Janganlah kita jatuh ke dalam pesimisme, ke dalam kepahitan dan keputusasaan… Saudara-saudaraku, ayo! (….) Orang-orang lanjut usia memiliki pengetahuan telah berjalan dalam hidup, seperti Nabi Simeon yang tua dan Anna yang tua di Bait Allah. Justru pengetahuan itulah yang membuat mereka mengenal Yesus. Mari kita hadiahkan pengetahuan ini kepada orang-orang muda: seperti anggur yang baik, yang dengan bertambahnya tahun menjadi lebih baik lagi, mari kita hadiahkan pengetahuan tentang hidup kepada orang-orang muda.”[4]  (Audiensi Paus dengan para Kardinal di Ruang Clementina, 15 Maret 2013)

III. Berjuang Seturut Karisma (ASG 68-79)

Dalam ASG, Gereja menghargai setiap karisma dari setiap pribadi dan setiap lembaga yang ada, di dalam masyarakat, di setiap negara dan di seluruh dunia, dalam perananannya membantu kehidupan sosial agar semakin menjadi lebih baik. Gereja tak mengklaim dirinya sebagai sebuah “Lembaga Super” (sebuah organisasi satu-satunya) yang dapat menjamin dan menjanjikan sebuah kehidupan sosial yang “sempurna” di dunia ini. Sekali lagi, “Tidak!”. Gereja menyadari secara khusus perannya di dunia ini :

68.  Gereja tidak mengemban tanggung jawab untuk setiap segi kehidupan di dalam masyarakat, namun berbicara dengan kompetensi yang dipunyainya yakni mewartakan Kristus Sang Penebus. “Tugas perutusan khusus yang oleh Kristus telah dipercayakan kepada Gereja-Nya tidak terletak di bidang politik, ekonomi atau sosial; sebab tujuan yang telah ditetapkan- Nya untuk Gereja bersifat keagamaan. Tentu saja dari misi keagamaan itu sendiri muncullah tugas, terang dan daya kekuatan yang dapat melayani pembentukan dan peneguhan masyarakat manusia menurut hukum ilahi.” Ini berarti bahwa Gereja tidak campur tangan dalam persoalan-persoalan teknis dengan ajaran sosialnya, demikian juga ia tidak menganjurkan atau mendirikan sistem atau model organisasi sosial. Ini bukanlah bagian tugas perutusan yang dipercayakan kepadanya oleh Kristus. Kompetensi Gereja berasal dari Injil: dari amanat yang memerdekakan manusia, amanat yang diwartakan dan diberi kesaksian oleh Anak Allah yang menjadi manusia.

Lalu pertanyaannya, “Apakah Gereja tidak berperanan apa-apa dalam Masyarakat?” “Jelas Tidak! Gereja turut berperan.” ASG no. 71 menjelaskannya lebih lanjut :

 

71. Oleh karena relevansi publik dari Injil dan iman, dan oleh karena dampak- dampak yang merusak dari ketidakadilan, yakni dosa, maka Gereja tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan social.

Oleh karena relevansi publik dari Injil dan iman inilah, Gereja terdorong untuk berbuat nyata. Maka kita dapat melihat secara nyata peranan Gereja melalui berbagai bentuk pelayanannya, seperti : Sekolah, Rumah Sakit, Panti Asuhan, Pelayanan untuk para Imigran, Universitas, Pendampingan dan Advokasi Buruh, Pusat-Pusat Studi Humaniora, Pendampingan dan Advokasi bagi kaum miskin dan mereka yang tertindas, Pelestarian Lingkungan Hidup, dlsb. Gereja benar-benar berkarya di tengah-tengah dunia. Sekali lagi, yang menjadi poin penting dalam ASG (terutama pada no. 68) adalah “Gereja ingin menggarisbawahi bahwa lembaga-lembaga lain di luar Gereja juga memiliki peran dan karisma masing-masing yang memberi kekayaan pada dunia. Selain itu, ASG juga menggarisbawahi ‘karisma Gereja’ yang berpusat pada tugas perutusan yang diterima dari Kristus sendiri. Namun, Gereja tidak ingin menganggap dirinyalah yang paling ‘super’ atau ‘satu-satu’-nya jalan guna mencapai kehidupan sosial yang dicita-citakan. Gereja juga butuh ‘Yang-Lain’. Gereja memandang dengan sangat positif semua lembaga yang ada di dalam masyarakat yang memiliki niatan baik untuk membangun peradaban manusia menjadi lebih baik. Gereja sangat terbuka terhadap ‘Yang-Lain’. Peran kerigmatis (pewartaan) Gereja ditandai pula oleh karya nyata di tengah-tengah dunia karena ‘Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong’ (Bdk. Yak 2: 20).”

Paus Fransiskus menyatakan dengan gamblang hal ini ketika memberikan pesan kepada 31 pimpinan negara, 11 pimpinan pemerintahan, 6 monarki, dan 3 pangeran. Seluruhnya hadir 132 delegasi negara dan organisasi internasional[5], pada saat Misa Inaugurasi (19 Maret 2013) di Alun-Alun St. Petrus, Vatikan.

“Saya mohon dengan sangat, kepada mereka yang memiliki peran dan tanggung jawab di bidang ekonomi, politik atau sosial, kepada semua orang, lelaki dan perempuan yang berkehendak baik: kita ini ‘penjaga’ ciptaan, rencana Tuhan yang tersirat di dalam alam, penjaga orang lain, lingkungan; jangan biarkan tanda-tanda kehancuran dan kematian menemani perjalanan dunia kita! Namun untuk ‘menjaga’, kita harus memelihara diri kita sendiri! Marilah kita ingat bahwa kebencian, keirihatian, dan kesombongan mengotori kehidupan! Menjaga berarti memperhatikan perasaan-perasaan kita, hati kita, karena benar-benar dari sanalah intensi-intensi baik atau buruk keluar: intensi yang membangun atau merusak! Kita tidak perlu takut pada kebaikan dan juga kelemahlembutan! Di sini, saya ingin menambahkan satu hal: merawat, menjaga, memerlukan kebaikan, perlu dihidupi dengan kelemahlembutan.”[6]

Maka, dengan ini Paus Fransiskus ingin menyatakan bahwa “Marilah kita berkarya sesuai dengan peran, tanggungjawab, karisma, dan panggilan kita masing-masing”. Gereja tidak hanya membutuhkan “semua orang” (all) melainkan “setiap pribadi” (each and any person). Itulah yang menjadi dasar fundamental dalam ASG dalam memandang “setiap pribadi” (ASG no. 36-38).

36.  Halaman-halaman dari kitab pertama Alkitab yang melukiskan penciptaan manusia seturut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1:2_-27) memuat sebuah ajaran fundamental berkenaan dengan jati diri dan panggilan pribadi manusia. Kitab tersebut menceritakan kepada kita bahwa penciptaan manusia merupakan tindakan Allah secara bebas dan murah hati; bahwa manusia oleh karena berkehendak bebas dan berakal budi menampilkan “dikau” yang diciptakan oleh Allah dan hanya di dalam relasi dengan Dia mereka dapat menemukan dan menggenapi makna autentik dan utuh dari kehidupan pribadi dan sosial mereka; bahwa dalam komplementaritas dan resiproksitasnya mereka adalah citra cinta kasih Allah Tritunggal dalam alam ciptaan; bahwa kepada mereka, sebagai puncak ciptaan, Sang Pencipta telah mempercayakan tugas untuk menata alam ciptaan sesuai dengan rencana-Nya (bdk. Kej 1:28).

37.  Kitab Kejadian memberi kita beberapa pijakan menyangkut antropologi Kristen: martabat pribadi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat, di mana akar dan jaminannya ditemukan di dalam rencana ciptaan Allah.

38. Keselamatan yang ditawarkan dalam segenap kepenuhannya kepada manusia di dalam Yesus Kristus oleh prakarsa Allah Bapa, dan dilaksanakan serta dilanjutkan oleh karya Roh Kudus, adalah keselamatan untuk semua orang dan pribadi seutuhnya: keselamatan yang universal dan integral. Keselamatan itu menyangkut pribadi manusia dalam segenap matranya: personal dan sosial, rohani dan jasmani, historis dan transenden. Keselamatan itu mulai menjadi sebuah kenyataan sudah di dalam sejarah ini karena apa yang diciptakan itu baik adanya dan dikehendaki oleh Allah, dan karena Putra Allah menjadi salah seorang di antara kita.

Lalu pertanyaannya,

“Siapa yang menjadi agen/aktor perubahan (subyek) dan untuk siapa (tujuan)?”

Jawabannya,

“Setiap pribadi manusia dengan setiap karismanya,

menjadi ‘subyek’ (aktor), ‘fondasi’, sekaligus menjadi ‘tujuan’ perubahan.

Tak ada satu pun yang terkecuali.”

[Cat. : ASG tak memandang “pribadi” sebagai obyek,

melainkan sebagai “subyek” dan “tujuan itu sendiri”

Bdk. ASG no. 106]

IV. “Di Mana Posisi Gereja ?”

Di dalam ASG, Gereja telah menunjukkan posisinya, salah satunya dengan “jalan negasi (menolak)”. Dengan jalan itulah, Gereja menunjukkan posisinya secara tidak langsung.

1) Sosialisme (?)

ASG no. 89-90 merujuk pada ensiklik sosial yang pertama “Rerum Novarum[7] (Paus Leo XIII) yang menganalisis berbagai penyakit sosial, yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa “sosialisme” bukanlah obat penyembuh yang manjur (yang secara detail tidak akan dibahas di sini).

 

89. Sebagai tanggapan terhadap masalah sosial besar yang pertama, Paus Leo XIII memaklumkan ensiklik sosial yang pertama, Rerum Novarum. Ensiklik ini membedah kondisi para pekerja upahan, yang secara khusus menyusahkan para pekerja industri yang merana dalam kesengsaraan yang tidak manusiawi. Masalah kerja dikaji seturut berbagai matranya yang sebenarnya. Masalah itu diselidiki dalam semua bentuk ungkapannya di bidang sosial dan politik sehingga sebuah penilaian yang tepat bisa dibuat dalam terang prinsip-prinsip doktriner yang dilandaskan pada pewahyuan dan pada hukum kodrati serta moralitas.

Rerum Novarum mendaftarkan sejumlah kesalahan yang menimbulkan berbagai penyakit sosial, menafikan sosialisme sebagai obat penyembuh serta menguraikan secara persisi dan dalam bingkai kontemporer “ajaran Katolik menyangkut kerja, hak kepemilikan, prinsip kerja sama alih-alih perjuangan kelas sebagai sarana hakiki bagi perubahan sosial, hak-hak kaum lemah, martabat kaum miskin dan kewajiban-kewajiban kaum kaya, penyempurnaan keadilan melalui cinta kasih, serta hak untuk membentuk serikat-serikat profesi.”

Rerum Novarum menjadi dokumen yang mengilhami karya Kristen di bidang sosial dan titik acuan untuk karya ini. Tema utama ensiklik ini adalah penataan masyarakat secara adil, seraya mengingatkan adanya kewajiban untuk mematok kriteria penilaian yang akan membantu menakar sistem-sistem sosio-politik yang ada dan menganjurkan haluan- haluan tindakan bagi pembaruan sistem-sistem tersebut secara tepat.

90.  Rerum Novarum menelisik masalah-masalah kerja dengan menggunakan sebuah metodologi yang kemudian menjadi “suatu paradigma yang berkanjang” bagi perkembangan-perkembangan selanjutnya dalam ajaran sosial Gereja. Prinsip-prinsip yang ditegaskan Paus Leo XIII kelak diangkat kembali dan dipelajari secara lebih mendalam dalam ensiklik-ensiklik sosial selanjutnya. Keseluruhan ajaran sosial Gereja dapat dilihat sebagai sebuah pemutakhiran, sebuah analisis yang lebih mendalam serta sebuah perluasan terhadap intipati asali dari prinsip-prinsip yang disajikan dalam Rerum Novarum. Bersama teks yang berani lagi berwawasan jauh ke depan ini, Paus Leo XIII “memberi Gereja semacam ‘status kewarganegaraan’ di tengah realitas-realitas kehidupan publik yang sedang berubah” dan membuat sebuah “pernyataan yang sangat tegas” yang kemudian menjadi “unsur permanen ajaran sosial Gereja”. Beliau mengakui bahwa masalah-masalah sosial yang berat “hanya akan dapat dipecahkan bila semua tenaga dan sumber daya dikerahkan secara terpadu” dan menambahkan bahwa “menyangkut Gereja, kerja sama dari pihaknya tidak akan pernah pudar”.

2) Liberalisme (?)

Paus Pius XI mengeluarkan Ensiklik Quadragesimo Anno, yang didengungkan kembali dalam ASG no. 91, yang intinya menolak liberalisme. Liberalisme bagi Pius XI lebih dipahami sebagai persaingan yang tidak terbatas antara kekuatan-kekuatan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan semangat solidaritas, melainkan lebih menonjolkan semangat individualisme dan persaingan.

 

91. Pada permulaan tahun 1930-an, menyusul krisis ekonomi dahsyat tahun 1929, Paus Pius XI menerbitkan Ensiklik Quadragesimo Anno, yang memperingati ulang tahun ke-40 Rerum Novarum. Sri paus membaca ulang masa lampau dalam terang situasi ekonomi dan sosial di mana ekspansi pengaruh kelompok-kelompok keuangan, baik secara nasional maupun internasional, ditambahkan pada dampak-dampak industrialisasi. Itu adalah kurun waktu pasca perang di mana rezim-rezim totaliter tengah merangsek di Eropa malah ketika perjuangan kelas kian menjadi sengit. Ensiklik ini memperingatkan tentang kegagalan untuk menghormati kemerdekaan membentuk perserikatan dan menekankan prinsip-prinsip solidaritas dan kerja sama dalam rangka mengatasi berbagai kontradiksi sosial. Relasi antara modal dan kerja harus diwarnai oleh semangat kerja sama.

Quadragesimo Anno menegaskan prinsip bahwa upah harus seimbang tidak saja dengan kebutuhan-kebutuhan pekerja tetapi juga dengan kebutuhan keluarganya. Negara, dalam relasinya dengan sektor swasta, hendaknya menerapkan prinsip subsidiaritas, sebuah prinsip yang akan menjadi sebuah unsur tetap dari ajaran sosial Gereja. Ensiklik ini menolak liberalisme, yang dipahami sebagai persaingan yang tidak terbatas antara kekuatan-kekuatan ekonomi, serta menegaskan kembali nilai harta milik pribadi, seraya mengingatkan fungsi sosialnya. Dalam sebuah masyarakat yang mesti dibangun kembali dari pijakan-pijakan ekonominya, sebuah masyarakat di mana ia sendiri seluruhnya menjadi “permasalahan” yang mesti ditangani, “Pius XI merasakan tugas dan tanggung jawab untuk menggalakkan suatu kesadaran yang lebih besar, sebuah penafsiran yang lebih persisi serta sebuah penerapan yang mendesak atas hukum moral yang mengatur relasi-relasi insani dengan sasaran mengatasi pertikaian di antara kelas-kelas dan sampai pada sebuah tatanan sosial baru yang dilandaskan pada keadilan dan cinta kasih.”

 

Pius XI tampaknya ingin menegaskan kembali bahwa “harta milik pribadi” memiliki “fungsi sosial”, tidak hanya menjadi “milik” melainkan juga menjadi “sarana” untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik, di mana dilandaskan pada nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan cinta kasih. Jadi intinya, Pius XI, dengan menolak liberalisme ia ingin mengatakan, “Janganlah menghapus ‘fungsi sosial’ pada ‘harta milik pribadi’ dan jatuh pada persaingan antar kekuatan-kekuatan ekonomi yang tak berpihak pada yang kecil (liberalisme)!”

(3) Totalitarisme dan Komunisme (?)

Di sini Gereja berhadapan oleh model kepemimpinan (totalitarisme dan komunisme) yang cenderung menindas dan menyengsarakan rakyatnya sendiri, di mana “pribadi-pribadi” yang luhur tak mendapat tempat yang selayaknya di hadapan negara. Lalu, “Apa yang dapat dilakukan?” Gereja menganjurkan agar melakukan segala sesuatunya dengan didasarkan pada (1) praktik cinta kasih injili, (2) pemenuhan keadilan (pada tingkat antarpribadi maupun sosial) dalam kaitannya dengan (3) kesejahteraan umum, serta (4) pelembagaan kelompok-kelompok profesi dan lintas-profesi, yang dapat menjadi “payung-teduh” perlindungan bagi para pekerja.

 

92.  Paus Pius XI tidak lalai mengangkat suaranya melawan rezim-rezim totaliter yang tengah merangsek di Eropa pada masa kepausannya. Sudah pada tanggal 29 Juni 1931 beliau melancarkan protes menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim fasis totaliter di Italia dengan Ensiklik Non Abbiamo Bisogno

Bersama dengan Surat Ensiklik Divini Redemptoris,158 tentang komunisme ateistik dan ajaran sosial Kristen, Paus Pius XI menyajikan sebuah kritik yang sistematis terhadap komunisme, dengan menyebutnya sebagai “yang secara intrinsik merupakan kejahatan, dan menyiratkan bahwa sarana-sarana utama untuk membenahi kejahatan yang dilakukan olehnya dapat ditemukan dalam pembaruan kehidupan Kristen, praktik cinta kasih injili, pemenuhan tugas-tugas keadilan baik pada tingkat antarpribadi maupun sosial dalam kaitan dengan kesejahteraan umum, serta pelembagaan kelompok-kelompok profesi dan lintas-profesi.

(4) Posisi Gereja dalam Masyarakat (?)

Gereja secara gamblang menjelaskan bahwa “Gereja tidak berada di luar maupun di atas dan melampaui manusia yang bersatu secara sosial, tetapi berada semata-mata di dalam mereka, dan karenanya untuk mereka (Bdk. ASG 106).” Dengan begitu, jelaslah posisi Gereja bahwa Gereja sejajar dengan masyarakat pada umumnya – tak berada di luar, di atas, maupun melampaui.

106. Semua kehidupan sosial adalah suatu ungkapan tentang pelakunya yang unik: pribadi manusia. Gereja telah banyak kali dan dalam banyak cara menjadi pembela yang berwibawa dari pemahaman ini, seraya mengakui dan menegaskan sentralitas pribadi manusia dalam setiap bidang dan bentuk masyarakat: “Oleh karena itu, masyarakat manusia adalah sasaran ajaran sosial Gereja sebab Gereja tidak berada di luar maupun di atas dan melampaui manusia yang bersatu secara sosial, tetapi berada semata-mata di dalam mereka, dan karenanya untuk mereka.” Kesadaran yang penting ini diungkapkan dalam penegasan bahwa “alih- alih menjadi objek atau unsur pasif kehidupan sosial” pribadi manusia “sebaliknya adalah, dan mesti selalu merupakan, subjek, fondasi dan tujuannya”. Asal usul kehidupan sosial karenanya ditemukan di dalam pribadi manusia, dan masyarakat tidak dapat menolak untuk mengakui subjeknya yang aktif dan bertanggung jawab; setiap bentuk masyarakat mesti terarahkan pada pribadi manusia.

Lalu pertanyaan, “Bagaimana jika berhadapan dengan kekuasaan politik dan ekonomi (seperti yang telah dijelaskan di atas : sosialisme, liberalisme, totalitarisme, dan komunisme)?” Posisi Gereja adalah “pembela yang mengakui dan menegaskan sentralitas pribadi manusia dalam setiap bidang dan bentuk masyarakat.” Gereja tak “tertarik” untuk melahirkan sebuah “ideologi baru”, melainkan menggarisbawahi perannya sebagai “pembela setiap pribadi manusia dengan segala kompleksitasnya sebagai Citra Allah (Bdk. ASG no.105).” Yang lebih penting bagi Gereja bukanlah berjuang demi “Ideologi” melainkan berjuang untuk menunjukkan bahwa “Pribadi Manusia adalah Citra Allah”, dan hal itu dapat dilihat dalam kehidupan nyata, dengan adanya “situasi sosial” yang baik dan mendukung agar “Citra Allah” itu benar-benar tampak dalam diri setiap pribadi.

 

105. Gereja melihat dalam diri manusia, dalam setiap pribadi, citra yang hidup dari Allah sendiri. Citra ini menemukan, dan mesti selalu menemukan secara baru, sebuah penyingkapan dirinya sendiri yang semakin mendalam dan kian penuh di dalam rahasia Kristus, Citra Sempurna Allah, Ia yang mewahyukan Allah kepada manusia dan menampilkan manusia bagi manusia. Kepada manusia inilah, yang telah menerima martabat yang tiada taranya dan tidak dapat dicabut dari Allah sendiri, Gereja berbicara, sembari menawarkan kepadanya pelayanan yang paling tinggi dan paling istimewa, seraya senantiasa mengingatkannya akan panggilannya yang luhur agar ia selalu menyadarinya dan membuat dirinya layak untuknya. Kristus, Putra Allah, “dalam penjelmaan-Nya dengan cara tertentu telah menyatukan diri dengan setiap orang”; karena alasan ini maka Gereja mengakui sebagai tugasnya yang hakiki guna menjamin agar persekutuan ini senantiasa terpelihara dan dibarui. Di dalam Kristus Tuhan, Gereja menunjukkan dan berjuang untuk menjadi yang pertama menempuh jalan pribadi manusia, dan ia mengundang semua orang untuk mengakui di dalam siapa saja – dekat dan jauh, dikenal dan tidak dikenal, dan terutama nian di dalam diri kaum miskin dan yang menderita – seorang saudara dan saudari “yang untuknya Kristus telah mati” (1Kor 8:11; Rm 14:15).

V. Prinsip-Prinsip ASG

Selain menempatkan secara khusus “martabat pribadi manusia”, ASG menggarisbawahi pula prinsip-prinsip dasar bagi ajaran sosialnya, yaitu (1) Kesejahteraan Umum, (2) Subsidiaritas, dan (3) Solidaritas (Bdk. ASG no. 160).

 

160. Prinsip-prinsippermanenajaransosialGereja341merupakanintipatiajaran sosial Katolik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: martabat pribadi manusia, yang sudah dikaji dalam bab terdahulu, dan yang menjadi dasar bagi semua prinsip lain serta isi ajaran sosial Gereja; kesejahteraan umum; subsidiaritas; dan solidaritas. Prinsip-prinsip ini, yakni ungkapan tentang seluruh kebenaran mengenai manusia yang diketahui oleh akal budi dan iman, terlahir dari “perjumpaan di antara pesan Injil dan tuntutan- tuntutannya yang terangkum dalam perintah utama mengasihi Allah dan sesama dalam keadilan dengan masalah-masalah yang muncul dari kehidupan masyarakat”. Dalam bentangan sejarah dan dengan terang Roh, Gereja telah secara arif merenungkan di dalam tradisi imannya sendiri dan telah mampu menyajikan sebuah dasar dan bentuk yang semakin akurat terhadap prinsip-prinsip ini, seraya menjelaskannya tahap demi tahap dalam upaya menanggapi secara koheren terhadap tuntutan- tuntutan zaman serta aneka perkembangan yang berkesinambungan dari kehidupan sosial.

161. Prinsip-prinsip ini bercorak umum dan fundamental karena bersangkut paut dengan realitas masyarakat dalam keseluruhannya: dari relasi-relasi yang dekat dan langsung ke relasi-relasi yang diperantarai politik, ekonomi dan hukum; dari relasi-relasi di antara berbagai komunitas dan kelompok ke relasi-relasi di antara orang perorangan dan bangsa-bangsa. Oleh karena permanensinya dalam waktu serta universalitas maknanya, Gereja memaparkan prinsip-prinsip tersebut sebagai parameter rujukan yang utama dan fundamental untuk menafsir dan menilai fenomena sosial, yang merupakan sumber yang mutlak diperlukan guna menyusun kriteria untuk melakukan pemindaian dan orientasi terhadap berbagai interaksi sosial di dalam setiap bidang.

162. Prinsip-prinsip ajaran social Gereja mesti dinilai dalam kesatuannya, saling keterkaitan di antaranya serta perumusannya. Tuntutan-tuntutan ini berakar dalam makna yang dikenakan oleh Gereja sendiri kepada ajaran sosialnya, sebagai sebuah kumpulan ajaran terpadu yang menafsir berbagai realitas sosial modern secara sistematis. Pengkajian masing-masing prinsip ini secara individual tidak boleh bermuara pada pemakaian prinsip-prinsip itu hanya untuk sebagian atau secara serampangan, yang memang terjadi demikian seandainya prinsip-prinsip tersebut digunakan secara terpisah dan tidak berkaitan satu dengan yang lain. Suatu pemahaman teoretis yang mendalam dan penerapan aktual malah atas satu saja dari prinsip- prinsip sosial ini jelas-jelas menunjukkan resiproksitas, komplementaritas serta interkoneksitas yang menjadi bagian dari struktur prinsip-prinsip tersebut. Lebih dari itu, prinsip-prinsip fundamental ajaran sosial Gereja ini menyajikan lebih daripada sekadar suatu warisan refleksi yang permanen, yang adalah juga satu bagian hakiki dari pesan Kristen, sebab prinsip- prinsip tersebut menunjukkan jalan-jalan yang mungkin ditempuh untuk membangun sebuah kehidupan sosial yang baik, autentik dan dibarui.

163. Prinsip-prinsip ajaran sosial, di dalam keseluruhannya, merupakan artikulasi utama dari kebenaran menyangkut masyarakat olehnya setiap hati nurani ditantang dan diajak untuk berinteraksi dengan setiap hati nurani lainnya dalam kebenaran, dalam tanggung jawab yang diemban sepenuhnya dengan semua orang dan menyangkut semua orang. Malah manusia tidak dapat menghindari persoalan menyangkut kebebasan serta makna kehidupan di tengah masyarakat, karena masyarakat adalah sebuah realitas yang bukan tambahan lahiriah dan bukan pula barang asing bagi keberadaannya.

Prinsip-prinsip ini memiliki makna moral yang sangat mendasar karena merujuk pada dasar-dasar terakhir dan organisasional dari kehidupan di tengah masyarakat. Guna memahami prinsip-prinsip ini secara lengkap maka mutlak diperlukan untuk bertindak sesuai dengannya, seraya mengikuti jalan perkembangan yang diisyaratkan olehnya demi suatu kehidupan manusia yang layak. Tuntutan etis yang melekat erat dalam prinsip- prinsip sosial yang utama ini sekaligus bersangkut paut dengan tingkah laku pribadi orang perorangan – dalam arti bahwa mereka adalah pelaku pertama dan tak tergantikan di dalam kehidupan sosial pada setiap tingkatannya – dan pada saat yang sama berkenaan dengan lembaga- lembaga yang diwakili oleh hukum, norma-norma adat kebiasaan serta konstruk-konstruk sipil karena kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan mensyarati pilihan-pilihan dari banyak orang selama suatu kurun waktu yang panjang. Malah prinsip-prinsip ini mengingatkan kita bahwa asal usul sebuah masyarakat yang ada di dalam sejarah mesti ditemukan di dalam saling keterkaitan di antara aneka ragam kebebasan dari semua orang yang berinteraksi di dalamnya, seraya memberi andil melalui sarana pilihan-pilihan mereka untuk membangun atau merobohkannya.

 

(1) Kesejahteraan Umum

Definisi yang diberikan Gereja mengenai Kesejahteraan Umum :

164. Prinsip kesejahteraan umum, padanya setiap segi kehidupan sosial mesti dikaitkan agar ia dapat menggapai maknanya yang paling penuh, berasal dari martabat, kesatuan serta kesetaraan semua orang. Berdasarkan artinya yang utama dan luas diterima, kesejahteraan umum merujuk pada “keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok- kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri”.

Kesejahteraan umum itu bukan merupakan sekadar penjumlahan kesejahteraan partikular dari setiap subjek dalam sebuah satuan sosial. Karena menjadi milik semua orang dan setiap pribadi, maka kesejahteraan umum tetap tinggal “umum”, sebab ia tidak dapat dipecahkan dan karena hanya secara bersama menjadi mungkinlah untuk menggapainya, meningkatkannya dan mengamankan efektivitasnya, yang berkenaan pula dengan masa depan. Sama seperti tindakan-tindakan moral dari seorang individu dicapai dengan melakukan apa yang baik, demikianlah pula tindakan-tindakan sebuah masyarakat menggantang ketinggiannya yang penuh apabila tindakan-tindakan tersebut mendatangkan kesejahteraan umum. Malah kesejahteraan umum dapat dipahami sebagai matra sosial dan komunal dari kebaikan moral.

Dan, Gereja pun menyadari bahwa salah satu cara yang dapat diusahakan untuk mencapai kesejahteraan umum ini dapat dilakukan dengan (1) saling melayani dan menyadari kembali jati diri manusia bahwa ia adalah “Ada-bersama-dan-untuk-Yang-Lain” (Bdk. ASG no. 165).

165. Sebuah masyarakat yang ingin dan bermaksud tetap melayani manusia pada setiap tingkatannya adalah masyarakat yang memiliki kesejahteraan umum – kesejahteraan semua orang dan kesejahteraan seluruh pribadi – sebagai sasaran utamanya. Pribadi manusia tidak dapat menemukan kepenuhannya di dalam dirinya sendiri, artinya terlepas dari kenyataan bahwa ia berada “bersama” yang lain dan “untuk” yang lain. Kebenaran ini tidak semata- mata menuntut bahwa ia hidup bersama yang lain pada berbagai tingkat kehidupan sosial, tetapi bahwa ia mengikhtiarkan dengan tiada henti-hentinya – dalam praktik aktual dan bukan melulu pada taraf gagasan – kesejahteraan, yakni makna dan kebenaran yang ditemukan dalam bentuk-bentuk kehidupan sosial yang ada. Tak ada satu pun bentuk kehidupan sosial – mulai dari keluarga hingga kelompok-kelompok sosial perantara, paguyuban-paguyuban, usaha-usaha yang bercorak ekonomi, kota-kota, wilayah-wilayah, negara-negara hingga masyarakat bangsa-bangsa – yang bisa meloloskan diri dari persoalan menyangkut kesejahteraan umumnya sendiri, dalam arti bahwa ini merupakan sebuah unsur konstitutif menyangkut makna penting serta alasan yang autentik bagi keberadaannya sendiri.

Selain itu, ASG juga menggarisbawahi pula bahwa dalam menjawab problem kemiskinan, yang erat kaitannya dengan “Kesejahteraan Umum”, perlu pendekatan secara (1) struktural dengan perbaikan dan perubahan struktur sosial dan politik; dan juga secara (2) pribadi maupun kolektif karya-karya karitatif pun perlu terus digalakkan sebagai bentuk “keadilan”. Karena dengan “memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang berkekurangan, maka kita memberi apa yang menjadi hak mereka, bukan hak kita. Alih-alih sekadar melakukan karya-karya belas kasih, kita sebenarnya membayar utang keadilan.” (Bdk. ASG no.184)

184. Cinta kasih Gereja terhadap kaum miskin diilhami oleh Injil Sabda Bahagia, oleh kemiskinan Yesus dan oleh perhatian-Nya kepada kaum miskin. Cinta kasih ini berkenaan dengan kemiskinan materiil dan juga banyak bentuk kemiskinan budaya dan kemiskinan religius. Gereja “sejak awal, dan walaupun ada kelemahan dari banyak anggotanya bekerja tanpa henti-hentinya supaya membantu, membela dan membebaskan yang tertindas melalui karya amal yang tak terhitung jumlahnya, yang masih dibutuhkan, selalu dan di mana-mana.” Terdorong oleh perintah Injil, “kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma” (Mat 10:8), Gereja mengajarkan bahwa seseorang harus membantu sesamanya di dalam berbagai kebutuhannya dan memenuhi masyarakat manusia dengan karya-karya belas kasih di bidang jasmani dan rohani yang tak terbilang banyaknya. “Dari semua karya itu, memberi derma kepada orang miskin adalah satu dari kesaksian utama cinta kasih persaudaraan; ia juga merupakan satu perbuatan keadilan yang berkenan kepada Allah,” bahkan walaupun praktik cinta kasih itu tidak terbatas pada memberi derma tetapi mencakup pula penanganan matra-matra sosial dan politik dari persoalan kemiskinan. Dalam ajarannya Gereja secara berkanjang berpaling kepada relasi antara perbuatan cinta kasih dan keadilan: “Kalau kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang berkekurangan, maka kita memberi apa yang menjadi hak mereka, bukan hak kita. Alih-alih sekadar melakukan karya-karya belas kasih, kita sebenarnya membayar utang keadilan.” Para Bapa Konsili dengan tegas menganjurkan agar kewajiban ini ditunaikan secara benar, mengingat bahwa “apa yang harus diserahkan berdasarkan keadilan, jangan diberikan sebagai hadiah cinta kasih”. Cinta kasih kepada kaum miskin tentu saja “tidak dapat berbarengan dengan cinta kepada kekayaan yang tidak terkendalikan atau penggunaannya secara egois” (bdk. Yak 5:1-6).

(2) Subsidiaritas

Gereja menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Subsidiaritas”, demikian :

185. Subsidiaritas terbilang di antara prinsip-prinsip yang paling tetap dan khas dari ajaran sosial Gereja, dan selalu ada sejak ensiklik sosial agung yang pertama. Tidaklah mungkin memajukan martabat pribadi tanpa menunjukkan kepedulian terhadap keluarga, kelompok-kelompok, paguyuban-paguyuban, kenyataan teritorial setempat; singkatnya, apa saja yang menyokong bentuk ungkapan di bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga, rekreasi, profesi dan politik, untuknya orang-orang secara spontan terlibat dan yang memungkinkan mereka untuk menggapai pertumbuhan sosial secara efektif. Inilah ranah masyarakat sipil, yang dipahami sebagai keseluruhan jumlah relasi di antara individu-individu dan pengelompokan-pengelompokan sosial perantara, yang merupakan relasi pertama yang muncul dan yang terwujud berkat “kemandirian kreatif warga negara”. Jejaring relasi ini memperkokoh tenunan sosial dan menjadi pijakan untuk suatu persekutuan sejati di antara pribadi- pribadi, seraya memungkinkan pengakuan atas bentuk-bentuk kegiatan sosial yang lebih tinggi.

186. Keniscayaan membela dan memajukan bentuk-bentuk asali kehidupan sosial ditekankan oleh Gereja di dalam Ensiklik Quadragesimo Anno, di mana prinsip subsidiaritas ini ditunjukkan sebagai satu prinsip paling penting dari “filsafat sosial”. “Seperti kelirulah merebut dari orang perorangan dan mempercayakan kepada masyarakat apa yang dapat dilaksanakan oleh daya upaya dan usaha swasta, begitu pula tidak adillah, suatu kesalahan yang berat dan gangguan tata tertib yang wajar, bila suatu perserikatan yang lebih luas dan lebih tinggi mengakukan bagi dirinya fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara efisien organisasi-organisasi yang tidak sebesar itu dan bersifat bawahan. Sebab setiap kegiatan sosial pada hakikatnya harus menyelenggarakan bantuan bagi para anggota lembaga sosial, dan jangan pernah menghancurkan dan menyerap mereka.”

Berdasarkan prinsip ini, semua lembaga dari satu tatanan lebih tinggi mesti menerapkan perilaku menolong (“subsidium”) – karenanya mendukung, memajukan, mengembangkan – terhadap lembaga-lembaga dari tatanan lebih rendah. Dengan cara demikian, satuan-satuan sosial perantara dapat secara tepat melaksanakan fungsi-fungsi yang diembankan kepadanya tanpa dipaksa untuk mengalihkannya secara tidak adil kepada satuan-satuan sosial lain dari tatatan lebih tinggi, yang menyebabkan satuan-satuan sosial perantara tadi akan terpuruk karena diserap dan digantikan, dan pada akhirnya menyaksikan bagaimana martabat serta tempat mereka yang hakiki diingkari.

Subsidiaritas, yang dipahami dalam arti positif sebagai bantuan ekonomi, kelembagaan atau hukum yang ditawarkan kepada satuan- satuan sosial dari tatatan lebih rendah, mencakup rangkaian implikasi negatif bersepadanan yang menuntut negara untuk tidak melakukan apa pun juga yang nyata-nyata membatasi ruang keberadaan dari sel- sel hakiki yang lebih kecil dari masyarakat. Prakarsa, kebebasan serta tanggung jawab sel-sel tersebut mesti tidak boleh digantikan.

Jadi, dapat dikatan bahwa Prinsip Subsidiaritas adalah sebuah prinsip yang menghargai setiap bentuk satuan-satuan sosial yang ada dalam masyarakat dari yang “terkecil” hingga yang lebih tinggi – di mana mereka memberikan kepercayaan dan bantuan pada satuan-satuan sosial yang ada di bawahnya. Dengan prinsip ini, maka martabat setiap satuan-satuan sosial ini diakui dan dihargai perannya di dalam masyarakat.

Dalam kepemimpinan Gereja, hal ini sangat menarik ketika Paus Fransiskus selalu menggarisbawahi dirinya sebagai “Uskup Roma” (yang tidak dipungkiri pula peran khususnya sebagai pimpinan Gereja Universal), yang dengan tidak langsung ingin menunjukkan bahwa ia berada “sejajar” dengan uskup-uskup lainnya. Ia percaya dan memberikan tanggungjawab sepenuhnya pemeliharaan Gereja Lokal pada rekan uskup lainnya. Dengan demikian, Paus Fransiskus ingin menunjukkan kembali Prinsip Subsidiaritas dalam Gereja dan ia memulai dari dirinya sendiri.

Selain itu, dengan mengakui Prinsip Subsidiaritas, Gereja juga menolak dengan tegas segala bentuk “sentralisasi” dan “birokratisasi” yang mempersulit tercapai kesejahteraan umum (Bdk. ASG no. 187).

187. Prinsip subsidiaritas melindungi orang dari penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas sosial dari tatanan lebih tinggi dan meminta otoritas yang sama untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok perantara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Prinsip ini adalah imperatif karena setiap pribadi, keluarga dan kelompok perantara memiliki sesuatu yang asali untuk diberikan kepada masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa pengingkaran atas prinsip subsidiaritas, atau pembatasan terhadapnya atas nama apa yang disangka demokratisasi atau kesetaraan semua anggota masyarakat, justru mengekang dan malah tidak jarang merusakkan semangat kebebasan dan berprakarsa.

Prinsip subsidiaritas bertentangan dengan bentuk-bentuk tertentu dari sentralisasi, birokratisasi serta bantuan kesejahteraan, dan juga dengan kehadiran negara yang tidak sah serta berlebih-lebihan di dalam mekanisme publik. “Dengan bercampur tangan secara langsung dan dengan demikian merebut tanggung jawab masyarakat, ‘Negara Bantuan Sosial’ menekan daya kekuatan sosial dan manusiawi, dan mengakibatkan munculnya semakin banyak dinas pemerintah, yang sering kali lebih dikemudikan oleh sistem-sistem birokrasi daripada oleh kepedulian untuk sungguh-sungguh melayani anggota masyarakat, dan yang disertai dengan pembiayaan yang besar.” Tiadanya atau tidak memadainya pengakuan atas prakarsa swasta – juga dalam hal-hal ekonomi – serta kegagalan untuk mengakui fungsi publiknya membuat prinsip subsidiaritas digerogot, sebagaimana juga yang dilakukan oleh berbagai bentuk monopoli.

Dalam rangka menerapkan prinsip subsidiaritas maka terdapat sebuah kebutuhan yang sepadan, yaitu menghormati dan secara efektif memajukan pribadi manusia dan keluarga; penghargaan yang semakin besar terhadap serikat-serikat dan organisasi-organisasi perantara menyangkut pilihan-pilihan asasinya serta hal-hal lain yang tidak dapat dilimpahkan kepada atau dilaksanakan oleh pihak-pihak lain; mendorong prakarsa swasta sehingga setiap satuan sosial tetap melayani kesejahteraan umum, masing-masing sesuai dengan ciri khasnya yang berbeda; adanya kemajemukan di tengah masyarakat serta keterwakilan yang seharusnya dari unsur-unsurnya yang vital; menjaga dan membela hak asasi manusia dan hak kaum minoritas; mengupayakan desentralisasi birokrasi dan administrasi; mengupayakan keseimbangan antara ranah publik dan ranah privat, dengan tujuan berupa pengakuan atas fungsi sosial ranah privat; metode-metode yang cocok untuk membuat para warga negara lebih bertanggung jawab “menjadi bagian” yang aktif dari realitas politik dan sosial di negara mereka.

Dengan menghargai Prinsip Subsidiaritas, maka muncullah implikasi yang tak dapat dihindari, yaitu “keterlibatan” (Bdk. ASG no. 189).

189. Implikasi khas dari prinsip subsidiaritas adalah keterlibatan, yang secara hakiki diungkapkan dalam serangkaian kegiatan melaluinya seorang warga negara, entah sebagai individu atau dalam kerja sama dengan orang- orang lain, entah secara langsung atau melalui perwakilan, memberi andil bagi kehidupan budaya, ekonomi, politik dan sosial dari masyarakat sipil di mana ia menjadi anggotanya. Keterlibatan adalah tugas yang mesti dipenuhi secara sadar oleh setiap orang, dengan rasa tanggung jawab dan dengan maksud demi kesejahteraan umum.

Maka, Gereja pun tergerak untuk terlibat, namun Gereja tidak menuntut kompetensi khusus atas tatanan teknis dan temporal. Hal itu tidak menghalangi Gereja untuk intervensi guna memperlihatkan bahwa “nilai-nilai” kebaikan universal (kebenaran, kebebasan, keadilan, dan cinta kasih) apakah telah masuk dalam pertimbangan setiap pilihan di dalam masyarakat atau tidak (Bdk. ASG no. 197).

197. Di samping prinsip-prinsip yang mesti memandu pembangunan sebuah masyarakat yang layak bagi manusia, ajaran sosial Gereja juga menunjukkan nilai-nilai dasar. Hubungan antara berbagai prinsip dan nilai tak pelak lagi bercorak timbal balik, dalam arti bahwa nilai-nilai sosial merupakan ungkapan penghargaan yang mesti dikenakan pada segi-segi khusus dari kebaikan moral yang digalakkan oleh prinsip-prinsip ini, dan sekaligus berfungsi sebagai titik-titik rujukan demi penataan yang tepat serta pengarahan yang apik dari kehidupan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai ini menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial dan sekaligus penghayatan pribadi atas kebajikan, yakni perilaku moral yang bersepadanan dengan nilai-nilai ini.

Semua nilai sosial melekat erat dalam pribadi manusia, dan nilai-nilai itu memacu perkembangannya yang sejati. Pada hakikatnya nilai-nilai tersebut adalah: kebenaran, kebebasan, keadilan dan cinta kasih. Melaksanakan nilai-nilai itu merupakan jalan yang pasti dan niscaya guna menggapai kesempurnaan pribadi serta sebuah keberadaan sosial yang lebih manusiawi. Nilai-nilai itu adalah titik rujukan yang sangat penting bagi para penanggung jawab publik yang dipanggil untuk melaksanakan “pembaruan-pembaruan yang substansial atas struktur-struktur ekonomi, politik, budaya dan teknologi serta perubahan-perubahan yang mutlak diperlukan di dalam berbagai lembaga”. Karena menghormati otonomi yang sah dari hal ihwal duniawi maka Gereja terdorong untuk tidak menuntut kompetensi khusus atas tatanan teknis atau temporal, namun hal itu tidak menghalangi Gereja untuk melakukan intervensi guna memperlihatkan bagaimana di dalam aneka pilihan yang berbeda-beda yang diambil manusia nilai-nilai tadi entah diakui atau disangkal.

(3) Solidaritas

Gereja menyadari betul bahwa Prinsip Solidaritas ini lahir dan berfondasi kukuh dalam teladan hidup Yesus sendiri (Allah-beseta-kita), yang telah disampaikan dan ditunjukkan-Nya pada dunia (Bdk. ASG no. 196).

196. Puncak yang tidak dapat ditandingi dari perspektif yang ditunjukkan di sini adalah kehidupan Yesus dari Nazaret, Manusia Baru, yang bersatu dengan umat manusia bahkan hingga “sampai mati di kayu salib” (Flp 2:8). Di dalam Dia selalu terbuka kemungkinan untuk mengenali tanda nyata dari cinta kasih Allah-beserta-kita yang tiada terukur dan melampaui segala-galanya, yang mengenakan kelemahan-kelemahan umat-Nya, berjalan bersama mereka, menyelamatkan mereka serta mempersatukan mereka. Di dalam Dia dan berkat Dia, kehidupan di tengah masyarakat pun, walaupun ada serba pertentangan dan kemenduaan, bisa ditemukan kembali sebagai suatu tempat kehidupan dan harapan, dalam arti bahwa kehidupan itu merupakan sebuah tanda rahmat yang senantiasa ditawarkan kepada semua orang dan karena kehidupan itu merupakan sebuah undangan kepada bentuk-bentuk berbagi yang lebih tinggi dan lebih terlibat.

Yesus dari Nazaret membuat kaitan antara solidaritas dan cinta kasih bersinar cemerlang di depan semua orang, seraya menerangi keseluruhan makna kaitan ini: “Dalam terang iman, solidaritas berusaha melampaui diri, mengenakan matra-matra khas Kristen yakni kemurahan hati yang sepenuhnya, pengampunan dan pendamaian. Sesama bukan melulu manusia beserta hak- haknya sendiri dan kesetaraan mendasar dengan manusia lain mana pun juga, melainkan menjadi citra yang hidup menyerupai Allah Bapa, ditebus berkat darah Yesus Kristus, dan tiada hentinya diliputi oleh tindakan Roh Kudus. Oleh karena itu, sesama harus dikasihi, juga kalau ia seorang musuh, dengan cinta yang sama seperti kasih Tuhan sendiri terhadapnya. Dan demi sesama itu, orang harus bersedia berkorban, bahkan sampai tuntas: menyerahkan nyawanya demi saudara-saudarinya (bdk. 1Yoh 3:16).

 

Dan, Gereja pun mencoba untuk mendefinisikan lebih lanjut, dengan mengatakan :

192. Solidaritas secara khusus menonjolkan hakikat sosial yang intrinsik dari pribadi manusia, kesetaraan semua orang dalam martabat dan hak-hak serta jalan bersama individu-individu dan bangsa-bangsa menuju kesatuan yang semakin kokoh. Tidak pernah sebelumnya terdapat suatu kesadaran yang tersebar luas mengenai ikatan saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa, yang ditemukan dalam setiap tingkatan. Perluasan yang sangat pesat dalam berbagai cara dan sarana berkomunikasi “secara serta-merta”, seperti yang disajikan oleh teknologi informasi, kemajuan- kemajuan yang luar biasa dalam teknologi komputer, volume yang semakin meningkat dalam pertukaran niaga dan informasi – semuanya ini memberi kesaksian tentang kenyataan bahwa, untuk pertama kalinya sejak permulaan sejarah manusia, kini terbukalah peluang – sekurang- kurangnya secara teknologis – untuk memapankan relasi di antara orang- orang yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan tidak mengenal satu sama lain.

Namun di hadapan fenomena saling ketergantungan beserta perluasannya yang berkanjang, bercokollah di setiap belahan dunia berbagai ketimpangan yang sangat mencolok antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang, ketimpangan yang juga dikobarkan oleh aneka bentuk eksploitasi, penindasan dan korupsi yang memiliki suatu pengaruh negatif terhadap kehidupan nasional dan internasional dari banyak negara. Percepatan saling ketergantungan antara individu-individu dan bangsa-bangsa perlu dibarengi oleh upaya-upaya yang sama intensifnya pada ranah etika sosial, dalam rangka mencegah akibat-akibat berbahaya dari ketidakadilan yang dilakukan pada sebuah skala global. Hal ini akan mempunyai akibat tolak belakang yang sangat negatif, malah di negara- negara yang saat ini lebih maju.

Dan, Gereja pun menekankan bahwa Solidaritas juga berkaitan erat dengan “prinsip-prinsip” lainnya yang ada dalam masyarakat dan menunjukkan pula kaitannya dengan pertumbuhan bersama umat manusia (Bdk. ASG no. 194).

194. Pesan ajaran sosial Gereja berkenaan dengan solidaritas jelas-jelas menunjukkan bahwa terdapat sebuah ikatan yang sangat erat antara solidaritas dan kesejahteraan umum, antara solidaritas dan tujuan universal harta benda, antara solidaritas dan kesetaraan di antara semua manusia dan bangsa, antara solidaritas dan perdamaian di dalam dunia. Istilah “solidaritas”, yang digunakan secara luas oleh Magisterium, mengungkapkan secara ringkas kebutuhan untuk mengakui ikatan-ikatan kokoh yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial satu sama lain, ruang yang diberikan kepada kebebasan manusia bagi pertumbuhan bersama di dalamnya semua orang berbagi dan di dalamnya mereka berperan serta. Komitmen kepada tujuan ini diterjemahkan ke dalam andil positif untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan apa pun dalam hal ihwal bersama dan juga mencari titik-titik persepakatan yang mungkin di mana sikap separasi dan fragmentasi merajalela. Ia diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk menyerahkan diri sendiri demi kebaikan sesama, melampaui setiap kepentingan individu atau golongan.

 

VI. Solusi ASG

Yang saya maksud “solusi” di sini, bukanlah pertama-tama sebuah “jawaban final, akhir, atau definitif” seperti dalam matematika, melainkan lebih sebagai “Sebuah Jalan” yang ditawarkan Gereja untuk menjadikan dunia lebih baik. Dan, jalan itu adalah “Jalan Kasih”. Gereja menawarkan sebuah “Peradaban Kasih” bagi dunia (Bdk. ASG no. 580-583).

580. Tujuan langsung dari ajaran sosial Gereja ialah untuk mengajukan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dapat menopang suatu masyarakat yang layak bagi pribadi manusia. Di antara prinsip-prinsip ini, solidaritas secara istimewa mencakup semua prinsip lain. Solidaritas menampilkan “salah satu prinsip dasar bagi pandangan Kristen tentang tatanan sosial dan tatanan politik”.

Prinsip ini diterangi oleh kebajikan cinta kasih, “yang merupakan ciri para murid Kristus (bdk. Yoh 13:35)”. Yesus mengajarkan kita bahwa “hukum asasi kesempurnaan manusiawi dan karena itu juga perombakan dunia ialah perintah baru cinta kasih” (bdk. Mat 22:40; Yoh 15:12; Kol 3:14; Yak 2:8). Tingkah laku pribadi menjadi manusiawi sepenuhnya manakala ia terlahir dari cinta kasih, menampakkan cinta kasih dan diarahkan kepada cinta kasih. Kebenaran ini juga berlaku di dalam ranah sosial; orang-orang Kristen mesti menjadi saksi-saksi yang secara mendalam meyakini hal ini, dan mereka harus menunjukkan melalui kehidupan mereka bagaimana cinta kasih merupakan satu- satunya kekuatan (bdk. 1Kor 12:31-14:1) yang dapat mengantar kepada kesempurnaan personal dan sosial, seraya memungkinkan masyarakat melakukan kemajuan menuju kesejahteraan.

581. Cinta kasih mesti hadir di dalam dan meresapi setiap relasi sosial. Hal ini berlaku secara istimewa bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Mereka “hendaknya berkarya sedapat mungkin demi kesejahteraan rakyat, khususnya melalui usaha-usaha yang tekun untuk menyuburkan dalam diri mereka dan mengilhamkan kepada sesama pelaksanaan cinta kasih, ratu dan yang perdana di antara semua kebajikan. Sebab memang terutama dari kelimpahan cinta kasihlah boleh diharapkan buah-hasil yang diinginkan. Yang kami maksudkan cinta kasih Kristen, kebajikan yang merangkum seluruh hukum Injil. Cinta kasih itulah yang menjadikan manusia senantiasa dan sepenuhnya bersedia untuk mengorbankan diri demi kesejahteraan bersama. Cinta kasih itu jugalah penawar yang paling efektif untuk menanggulangi kecongkakan duniawi dan cinta diri yang tidak teratur.” Cinta kasih ini boleh disebut “cinta kasih sosial” atau “cinta kasih politik”, dan mesti merangkum segenap bangsa manusia. “Cinta kasih sosial” merupakan antitesis terhadap egoisme dan individualisme. Tanpa memutlakkan kehidupan sosial, sebagaimana yang terjadi dengan berbagai perspektif sempit yang membatasi dirinya pada tafsiran-tafsiran sosiologis, mesti tidak boleh dilupakan bahwa perkembangan pribadi yang terpadu serta pertumbuhan masyarakat mempengaruhi satu sama lain secara timbal balik. Ingat diri karenanya merupakan seteru yang paling tersembunyi namun juga paling berbahaya dari sebuah masyarakat yang tertata. Sejarah menunjukkan bagaimana hati dilantakkan apabila manusia tidak lagi mampu mengenali dan mengakui nilai-nilai lain atau realitas-realitas efektif lainnya kecuali barang-barang materiil, di mana pencarian yang obsesif atasnya niscaya akan melumpuhkan dan menghalangi kemampuan mereka untuk memberi diri mereka sendiri.

582. Dalam rangka menjadikan masyarakat lebih manusiawi, lebih layak bagi pribadi manusia, cinta kasih di dalam kehidupan sosial – pada bidang politik, ekonomi dan budaya – mesti diberikan nilai baru, seraya menjadikannya norma tetap dan tertinggi dari semua kegiatan. “Jika keadilan di dalam dirinya sendiri cocok untuk menjadi ‘wasit’ di antara orang-orang berkenaan dengan distribusi timbal balik barang-barang objektif secara wajar, maka cinta kasih dan hanya cinta kasih (termasuk kasih sayang yang kita sebut ‘belas kasih’) yang mampu memulihkan manusia kepada dirinya sendiri.” Relasi-relasi manusia tidak dapat semata-mata dituntun seturut takaran keadilan. “Orang-orang Kristen mengetahui bahwa cinta kasih adalah alasan masuknya Allah ke dalam relasi dengan manusia. Dan cinta kasih itu pulalah yang Ia nantikan sebagai jawaban manusia. Alhasil, cinta kasih adalah juga bentuk yang paling agung lagi paling mulia dari relasi yang mungkin di antara manusia. Cinta kasih karenanya mesti mengobarkan setiap segi kehidupan manusia dan meluas hingga menjangkau tatanan internasional. Hanya sebuah kemanusiaan di mana meraja ‘peradaban cinta kasih’ akan mampu menikmati perdamaian yang sejati dan berkanjang.” Berkenaan dengan hal ini, Magisterium sangat menganjurkan solidaritas karena solidaritas mampu menjamin kesejahteraan umum serta menggalakkan perkembangan manusiawi yang terpadu: cinta kasih “membuat seseorang melihat dirinya yang lain di dalam sesamanya”.

583. Hanya cinta kasih bisa mengubah sepenuhnya pribadi manusia. Perubahan semacam itu tidak berarti melenyapkan matra duniawi di dalam sebuah spiritualitas tanpa raga. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka dapat menghayati kebajikan adikodrati cinta kasih tanpa mempedulikan landasan-landasan kodratinya yang bersepadanan, yang mencakup kewajiban-kewajiban keadilan, menipu diri mereka sendiri. “Cinta kasih adalah perintah sosial yang terbesar. Ia menghormati orang lain dan hak-haknya. Ia menuntut tindakan yang adil dan hanya dialah yang membuat kita mampu untuk itu. Ia mendesak ke arah suatu kehidupan penuh penyerahan diri: ‘Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya’ (Luk 1_:33).” Sebaliknya, cinta kasih tidak dapat menemukan ungkapannya yang paripurna semata- mata dalam matra duniawi relasi manusia dan relasi sosial, karena justru di dalam relasi dengan Allah itulah cinta kasih menemukan efektivitasnya yang sepenuh-penuhnya. “Pada akhir kehidupan ini aku akan tampil di hadirat-Mu dengan tangan kosong; karena aku tidak mohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk menghitung-hitung pekerjaanku. Semua keadilan kami adalah penuh cacat dalam mata-Mu! Karena itu aku mau mengenakan keadilan-Mu sendiri dan menerima dari kasih-Mu harta abadi ialah diri- Mu sendiri.”

Akhirnya, sebuah tawaran hanya mengandaikan adanya “kebebasan” bagi pihak yang “ditawari” dan hal itu memiliki 2 konsekuensi yang harus ditanggung oleh Gereja, (1) “diterima” atau (2) “ditolak”. Jawabannya, “Ada di tangan Anda masing-masing!”

VII. Penutup

Dengan memandang pemaparan di atas, maka pilihan Paus Fransiskus agar Gereja Katolik menjadi “Gereja yang miskin dan untuk kaum miskin” merupakan sebuah jawaban atas persoalan dan krisis sosial (dan juga tentunya spiritual) yang dialami dunia saat ini.

Gereja akan terus berjuang seturut (1)karisma”-nya, mewartakan Kabar Gembira kepada dunia bahwa “Allah-beserta-kita”, dan (2) Gereja tak memihak pada kelompok “pro-kekuasaan” maupun “kontra-kekuasaan” (yang kedua-duanya memiliki ‘kekuasaan’ dalam arti tertentu), melainkan Gereja memilih berpihak pada “korban” (kaum miskin, yang tersingkirkan, dan tak terperhatikan). Hal ini mulai tampak pada saat Bergoglio menjadi Provinsial SJ di Argentina, dan mengizinkan 2 Jesuit untuk tinggal bersama dengan kaum miskin (kaum miskin selalu menjadi “korban” dalam pertikaian antara Junta Militier/Diktator dan Kaum Oposisi), mereka pun sempat ditahan oleh ‘Junta Militer’. Posisi mereka (termasuk Bergoglio) jelas, tidak memihak pada “Junta Militer/Diktator” maupun pada “Oposisi”, melainkan pada ‘kaum miskin’ yang seringkali berada di “tengah-tengah” dan menjadi korban. (3) Prinsip kesejahteraan umum, subsidiaritas, solidaritas, dan mengusahan sebuah peradaban cinta kasih, yang diperjuangkan oleh Paus Fransiskus pun juga tampak dalam tindakan-tindakan konkretnya selama beberapa minggu ini, seperti : (a) tidak tinggal di Istana Kepausan, melainkan di Rumah Santa Martha, (b) memilih misa Kamis Putih dengan di penjara “anak-anak” tanpa live broadcast dan wartawan hanya diperkenankan sampai di luar pintu penjara, (c) menyapa umat dengan kata-kata sederhana bahkan sangat personal dengan mengucapkan “Selamat Makan Siang” pada waktu “Doa Angelus Pertama”-nya (yang bagi orang Italia sangat mengena, personal, dan tak formal), (d) menyalami semua umat setelah misa Minggu di depan Gereja, seperti seorang Pastor Paroki, (e) menyapa para pemimpin agama, politik, dan pemerintahan, dan berusaha membangun relasi dengan baik, (f) menyapa para jurnalis bahkan mengatakan, “Saya tahu bahwa di antara Anda ada beberapa yang tidak Katolik bahkan tidak beragama. Saya memberi berkat secara khusus kepada Anda dalam keheningan untuk menghargai hati nurani Anda. Saya percaya bahwa kita semua adalah Anak-Anak Allah,” (g) memilih untuk tidak naik mobil (limosin) kepausan setelah terpilih, melainkan naik bus dengan para Kardinal lainnya, (h) mengadakan misa dengan para tukang kebun Vatikan, (i) menelpon Kuria SJ secara langsung tanpa perantara, (j) dalam Ekaristi (Liturgi) Inagurasi ada beberapa hal yang tidak dilakukan, antara lain : hanya 6 Kardinal yang mencium Cincin Paus sebagai tanda ketaatannya pada Paus, yang biasanya seluruh Kardinal melakukan hal itu dan memakan waktu sekitar satu sampai satu setengah jam hanya untuk itu; tidak ada prosesi persembahan yang diberikan kepada Paus; dan Paus tidak memberikan komuni bagi para tamu VVIP (pimpinan negara), dan semua itu ingin menunjukkan bahwa bukan dirinya yang menjadi fokus, melainkan Tuhan sendirilah yang menjadi fokus, (k) selain itu, ia selalu menyebut dirinya sebagai “Uskup Roma” dan bukannya “Paus”, dan masih banyak lagi hal-hal kecil dan konkret yang ia lakukan.

Tindakan-tindakan konkret Paus Fransiskus ini menunjukkan bahwa ia memahami betul ASG dan menghidupinya. Akhirnya, kita dapat mengatakan, “Ajaran akhirnya tak berhenti pada teori, melainkan pada praksis kehidupan nyata, bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari.

 

“…Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong…”

(Yak 2: 20)

Catatan Akhir :


3 Provindo, 2008, Dekret-Dekret Kongregasi Jenderal 35 Serikat Yesus, hlm. 295.

4 www.radiovaticana.org (terjemahan Shirley Hadisandjaja)

[6] www.radiovaticana.org (terjemahan F. Wawan Setyadi, SJ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s