Artis Jadi Politikus : Caveat Emptor dalam Parpol (?)

comedy

Caveat Emptor dalam Parpol

 

Norman Kamaru sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon Wakil Walikota Gorontalo tahun depan (2013). Begitu juga dengan artis senior Dwi Yan, yang akan mencalonkan diri menjadi Wakil Walikota Bengkulu. Artis masuk politik itu sudah biasa dalam dunia politik, khususnya di Indoensia. Pada tahun 2010, Ayu Azhari, Julia Perez, dan Maria Eva juga sempat masuk kandidasi pimpinan daerah dalam pilkada. Artis jadi politikus tidak masalah. Semua warga negara berhak untuk ikut serta dalam kehidupan politik negaranya. Namun, yang perlu diperhatikan secara serius adalah “Persoalan proses kandidasi internal dalam partai politik (parpol).” Ada sesuatu yang ingin digugat oleh masyarakat. Titik persoalannya bukanlah pada mereka itu perempuan, laki-laki, artis, seksi, cantik, atau menawan, melainkan ”Apakah mereka sudah melalui fit and proper test yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik? Apakah kriteria yang dipakai benar-benar valid? Dan, menurut siapa kriteria itu ditentukan? Jangan-jangan semua itu hanyalah demi kepentingan sekelompok orang tertentu saja?”

Caveat Emptor

Politik dan bisnis di Indonesia tampaknya tidak jauh beda. Parpol di Indonesia seringkali memakai prinsip Caveat Emptor – yang biasa dikenal dalam dunia bisnis – di  mana prinsip ini mengatakan ”Hati-hatilah sebelum membeli!”. Dalam konteks pilkada, pesan moral yang ingin disampaikan parpol, ”Hati-hatilah sebelum memilih!”. Asumsi yang dipakai adalah para pemilih sudah mempertimbangkan mana yang terbaik bagi diri mereka masing-masing.

Hal ini tampaknya sesuatu yang lumrah. Namun, membawa persoalan etis yang tidak sederhana. Semua resiko dari calon pimpinan daerah – menyangkut kualitas dan integritas kandidat – menjadi resiko dan tanggung jawab para pemilih. Dengan begitu, parpol tidak akan ambil pusing dengan pertanyaan-pertanyaan, ”Apakah kandidat itu berkualitas atau tidak, punya integritas atau tidak, diterima masyarakat atau tidak, bisa memimpin dengan baik atau tidak”. Semua itu tidak relevan lagi di sini. Parpol dengan kata lain ”tidak mau tahu”. Biarkan para pemilih yang menimbang dan menilainya. ”Biarkan mereka berhati-hati sendiri!” Dan, di sinilah letak persoalannya. Parpol melepaskan tanggungjawabnya, seluruh fungsi ”seleksi dan kontrol”-nya diserahkan pada masyarakat (pemilih). Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, mereka (parpol) bisa saja lepas tangan dan mengatakan, ”Ini semua tanggungjawab para pemilih (masyarakat) karena mereka yang memilih pemimpin mereka sendiri.”

Dengan prinsip Caveat Emptor, misrepresentasi juga sangat mungkin terjadi. Dalam konteks ini, para pemilih tidak diberi informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai para calon yang diajukan. Kerahasiaan (jika tidak ingin mengatakan kebohongan) yang lebih dijunjung tinggi. Politik pencitraan yang tidak proporsional sangat mungkin terjadi. Apa yang disampaikan, ditampilkan, dan dicitrakan tidak sesuai dengan kenyataannya. ”Silakan pilih, inilah calon kami!” Prinsip ini dianalogikan oleh Albert Z. Carr sebagai permainan poker. Dalam poker, kecurigaan, kerahasiaan, dan kebohongan menjadi hal lumrah dan mengesampingkan persahabatan, tanpa ada simpati dan moralitas. Akhirnya, misrepresentasi tidak dapat dihindarkan lagi.

Caveat Venditor   

Saat ini, Caveat Emptor sudah usang dan sudah ditinggalkan. Ada persoalan etis di sana. Prinsip lain yang ditawarkan dan diajukan adalah  Caveat Venditor. ”Hati-hatilah para pedagang!” Terutama mereka yang memperdagangkan janji, menjual citra, menawarkan program yang katanya ”pro rakyat”, dan yang mengajukan ”diskon” untuk harga sembako lima tahun ke depan. ”Hati-hatilah!” Masyarakat akan mendengarkannya. Mereka akan menagih janji. Jika tidak terpenuhi, integritas dan kredibilitas para ”pedagang” akan jatuh tersungkur di bawah kaki mereka.

Asumsi yang dipakai tetap sama bahwa ”para pemilih itu dapat memilih yang terbaik bagi diri mereka masing-masing”. Mereka tahu apa yang akan mereka pilih. Meskipun asumsi sama namun sudut pandangnya berbeda dengan Caveat Emptor. Prinsip Caveat Venditor dengan kata lain ingin mengatakan, ”Hati-hatilah parpol! Telitilah dulu sebelum mengajukan calon. Para pemilih tidak sebodoh yang anda bayangkan.” Salah sedikit, parpol anda yang dipertaruhkan. Maka di sini, misrepresentasi sudah tidak relevan lagi. Pencitraan yang tidak proporsional tidak laku lagi. Masyarakat sudah bosan. Sudah terlalu berlebihan. Kata anak muda sekarang, ”Ah itu lebay..!”

(Bukan) Artis ?     

Kemudian persoalan apakah politisi, pimpinan daerah, atau bahkan presiden itu artis atau bukan, laki-laki atau perempuan, seksi atau tidak, cantik atau tidak, menawan atau tidak, semua itu tidak relevan lagi. Semua warga negara boleh terlibat aktif dalam kehidupan politik. Hospitalitas politis sangat ditekankan di sini. Politik membuka diri bagi siapa saja. Namun yang penting diperhatikan, hal yang dirindukan masyarakat saat ini bukanlah tampilan indah (pencitraan) para pemimpin, melainkan perbuatan nyata yang mereka lakukan bagi kepentingan rakyatnya, terutama mereka yang seringkali terlupakan dan tersingkirkan. Singkatnya, masyarakat merindukan pemimpin yang kredibel, kapabel, dan akuntabel. Untuk memperoleh pemimpin semacam itu, parpol tampaknya perlu kerja keras lagi untuk mengadakan fit and proper test yang lebih ketat, serius, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Parpol harus yakin bahwa calon yang diusung sebagai pemimpin adalah seorang yang benar-benar berkualitas. Kualitas yang tidak hanya sekadar tampak dalam tampilan luar belaka (pencitraan), namun benar-benar terpancar dari ”dalam” dan memiliki integritas. Apakah ia artis, laki-laki, perempuan, seksi, atau tidak, tidak menjadi persoalan, selagi mereka memiliki kualitas-integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Namun, jika ternyata mereka terbukti tidak lolos (jika tidak ingin mengatakan tidak lulus), berbesar hatilah untuk meninggalkannya dan mencari calon pemimpin lain yang lebih baik lagi. Inilah konsekuensi dari Caveat Venditor, parpol berusaha memberikan ”yang terbaik” bagi masyarakat. Parpol tidak lepas tanggungjawab dengan menyerahkan fit and proper test pertama-tama pada masyarakat, melainkan melakukannya terlebih dahulu secara internal.

Selama ini, hal yang sebaliknya yang ditangkap masyarakat. Parpol terkesan tidak melalukan apa-apa, sejauh calon yang diajukan atau mengajukan diri dapat memberi banyak ”bantuan” pada parpol, maka mereka sudah melewati fit and proper test. Akhirnya, parpol hanya bekerja dengan prinsip ”do ut des” (Saya memberi supaya anda memberi). ”Saya beri anda kedudukan (politis), maka berikanlah kepada kami apa yang kami butuhkan (salah satunya adalah ”suara”)! Ini adil khan? Inilah keadilan!” Akhirnya, rakyat dengan sendirinya tersingkirkan dan hanya tinggal ”kuasa, uang, dan kepentingan” yang bekerja. Inilah keadilan yang sungguh-sungguh tidak adil. Di balik ini semua, rakyat yang dikorbankan. Rakyat hanyalah ”jembatan” yang dapat ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Mereka hanya direduksi menjadi ”suara”. Mereka dipandang sebagai alat, sarana, dan objek belaka dalam kehidupan politik. ”Politik dari, oleh, dan untuk rakyat” akhirnya hanyalah slogan kosong yang digembar-gemborkan ketika kampanye. Inilah bentuk misrepresentasi sejati. Tak ada kebenaran lagi di dalam slogan itu. Pencitraan adalah nomor satu. Dunia politik (pilkada maupun pemilu) akhirnya hanyalah sebuah kontrak politik antara ”calon pemimpin” dan parpol. Tak lebih dari itu. Dengan begitu, Caveat Emptor masih berlangsung. ”Hati-hatilah para pemilih! Kalau ada yang salah, itu salahmu sendiri!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s